IDIOM EXPRESSION PART II

Resensi dari Buku : Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah

Penulis : Muhammad( Praktisi Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah)

Pada dasarnya objek pengawasan syariah merupakan produk-produk yang dikembangkan dan dijalankan oleh Bank Syariah. Produk tersebut dapat diklasifikasikan menjadi produk pengumpulan dana, produk penyaluran dana dan produk pelayanan jasa keuangan. Masing-masing produk yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan Prinsip  Syariah.

PRODUK PENGUMPULAN DANA

Penghimpunan dana merupakan suatu upaya untuk menyediakan pembiayaan yang seimbang dan sehat di PBR Syariah. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan standar operasional penghimpunan dana yang mengacu pada undang-undang perbankan, peraturan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan dengan Syariah Islam.

Setiap penerimaan dana pihak ke tiga merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana bank. Oleh karena itu setiap proses perhimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN maupun Peraturan Intern Bank yang didasarkan pada asas penerimaan dana sebagai berikut:

1. Kebijakan pokok penghimpunan dana

Bank Syariah sebagai lembaga intermeditasi dalam mengelola dana masyarakat harus memiliki suatu komitmen dan integritas, oleh sebab itu proses penghimpunan dana harus mempertimbangkan asas penghimpunan dana yang sehat.

a)      Prosedur penghimpunan data yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhibungan dengan penghimpunan dana harus menempuh prosedur penerimaan dana yang sehat dan benar serta prosedur persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan penghimpunan dana. Prosedur penerimaan dana yang sehat adalah;

Setiap calon nasabah harus melaui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif.

Penghimpunan dana yang diterima dari nasabah berdasarkan hasil dari penilaian objektif, diyakini oleh pejabat bank bahwa nasabah tersebut mendapatkan dana dari sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum positif.

b)      Penghimpunan dana dalam perhatian khusus

Adalah penghimpunan dana yang dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mempunyai resiko tinggi atau mencurigakan.

c)      Pengkinian data yang dilakukan dengan cara penyeleksian kembali data nasabah

Upaya untuk melengkapi atau memperbaharui data para nasabah penghimpunan dana yang telah masuk dengan formulir terkini.

d)      Penyelesaian pengaduan

Proses dan penyelesaian pengaduan permasalahaan penghimpunan dana harus didasarkan kepada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui pada tingkat Direksi dan laporan pada Bank Indonesia.

1. Penghimpunan dana yang dihindari

Dalam penerimaan dana, bank mempunyai beberapa batasan dan larangan yang harus ditetapkan secara khusus melalui surat keputusan direksi. Ketentuan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di jajaran bagian penghimpunan dana. Setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi terhadap ketentuan yang berlaku. Penghimpunan dana yang dihindari meliputi penghimpunan dana tidak sesuai syariah islam dan kebijakan pemerintah, antara lain berupa hasil korupsi, hasil perjudian dan money laundry. Hal ini sebagai bagian dari penerapan prinsip mengenal nasabah.

1. Jenis penghimpunan dana berdasarkan tujuan
   1. Keamanan, dengan menggunakan akad titipan (Wadi’ah).
   2. Investasi, dengan menggunakan akad bagi hasil (Mudharabah Muqayyadah dan Mudharabah Mutlaqah).
   3. Sosial, dalam bentuk peneriamaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah.

Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat antara lain melalui produk bank berupa giro. Perjanjian untuk produk giro dapat menggunakan akad wadiah atau akad mudharabah.

PRODUK GIRO WADIAH

Giro wadiah adalah titipan dana berdasarkan prinsip wadia’h pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan ssetiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya. Penarikan giro wadiah bisa dilakukan kecuali pada giro wadi’ah yang diblokir, giro wadiah yang diblokir dalam pencatatannya dibuat dalam satu akun giro wadiah. Giro wadiah yang diblokir atau yang penarikannya dibatasi harus diawasi secara lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunakan sebagai bentuk pelanggaran akad dan penyimpangan syariah.

Dalam kegiatan menghimpun dana produk giro wadi”ah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang wadia’ah. Akad wadi’ah adalah akad penitipan dana dengan ketentuaan penitip dana mengijinkan kepada Bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan Bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut.

dalam transaksi giro wadiah nasabah bertindak sebagai penitip (mudi’) dan Bank sebagai penerima dana (muda’). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya sewaktu-waktu bila diambil oleh nasabah pemilik dana.

Keuntungan atas pengelolahan dana  titipan tersebut menjadi milik Bank, karena hakekat wadiah tersebut adalah qardh. Pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh Bank kepada pemilik dana wadi’ah. Bank memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana wadi’ah diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.

PRODUK GIRO MUDHARABAH

Produk giro mudharabah adalah bentuk pengumpulan dana dengan cara akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara  kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah dimana nasabah (shahibul maal) memberikan kepada Bank (mudharib) dengan pengelolaan investasinya.

Dalam kapasitannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akd mudharabah dengan pihak lain. Dana yang disetor sebagai giro mudharabah harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan offsetting dari piutang nasabah, dan nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dibuat dalam akad pembukaan rekening. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Metode bagi laba dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional sedangkan metode bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan mudharabah yang diterima oleh bank. Pemberian bagi hasil untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah dalam satu bulan laporan.

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Biaya operasional giro yang menjadi beban bank adalah biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan operasi pengelolaan dana kecuali biaya administrasi. Biaya administarasi anatar lain meliputi;

1. Biaya penggantian kartu ATM
2. Biaya penggantian buku
3. Biaya cetak laporran
4. Biaya cetak rekening
5. Biaya cek/BG
6. Biaya penarikan melalui ATM bersama atau ATM lainya, dan
7. Biaya materai

Dalam produk giro mudharabah ini bank dilarang mengurai nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah.

PENGAWASAN SYARIAH

Tujuan pengawasan syariah atas giro baik wadi’ah maupun mudharabah adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

1. Kegiatan produk giro telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Dalam pemberian bonus tidak boleh:

1)      Diperjanjikan diawal

2)      Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (accrual) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (cash basis).

1. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh:

1)      Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (accrual) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (cash basis).

2)      Merubah misbah, sebelum berakhirnya akad.

1. Biaya pengelolaan giro mudharabah menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana.
2. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan giro wadiah dan mudharabah harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang giro dan PBI tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

PENGUJIAN SUBSTANTIVE MATERI SYARIAH

Pengujian substansif atas transaksi pembukaan giro wadiah dan giro mudharabah yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

1. Meneliti pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan wadiah atau mudharabah telah dilakukan.
2. Meneliti pengisisn formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan ijab qabul.
3. Meneliti setoran giro wadiah atau mudharabah telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.
4. Meneliti pemberian bonus wadiah tidak mengarah kepada kebiasaan sehingga dapat dijadikan perhitungan yang seolah-olah diperjanjiakan.
5. Meneliti dalam penawaran produk giro, bank tidak menjanjikan pemberian yang ditettapkan diawal dalam bentuk prosentase imbalan.
6. Meneliti akad giro wadiah atau mudharabah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang giro.

Resensi dari Buku : Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah

Penulis : Muhammad( Praktisi Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah)

DASAR HUKUM

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum  yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia  No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan  kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut  mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

PENGERTIAN UMUM DAN KEANGGOTAAN DPS

Dewan Pengawasan Syariah merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari Bank. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah secara independen.

Setiap Bank Umum Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuanngan Syariah tersebut.

PERSYARATAN ANGGOTA DPS

Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut;

1. Integritas
2. Kompetensi, dan
3. Reputasi keuangan

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain adalah pihak-pihak yang;

1. Memiliki akhlak dan moral baik
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat.
4. Tidak termasuk daftar TIDAK LULUS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum.

Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang;

1. Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
2. Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DPS

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah(DPS) antara lain;

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

PROSEDUR PENERAPAN ANGGOTA DPS

Sebelum mendapat penetapan dari DSN-MUI dan persetujuan dari Bank Indonesia pihak Bank wajib mengajukan calon untuk anggota DPS. Permohonan Pengajuan ini ditunjukan kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi dasi DSN-MUI.

Ada 2 hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam hal memberikan persetujuan atas permohonan anggota DPS, yaitu;

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.
2. Melakukan wawancara kepada calon anggota DPS.

2  hal tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional Bank Syariah. Sedangkan penetapan dari DSN-MUI dilakukan untuk kompetensi pemahaman mengenai Prinsip Syariah.

Sedangkan prosedur surat permohonannya adalah sebagai berikut;

1. 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia, permohonan untuk mendapatkan penetapan DSN-MUI sudah wajib disampaikan.
2. 30 hari sejak diterbitkanya surat persetujuan Bank Indonesia, DSN-MUI wajib menetapkan calon untuk anggota DPS.
3. 10 hari setelah pengangkatan anggota DPS, anggota DPS melalui Bank wajib melaporkan diri kepada Bank Indonesia.

KEWAJIBAN BANK SYARIAH TERHADAP DPS

Bank Syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS guna mendukung kinerja pengawasan syariah untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan tanggungjawab selaku DPS, antara lain;

1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen Bank.
2. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen Bank.
3. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
4. Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

JUMLAH ANGGOTA DPS DAN PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DPS

DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dalam rangka penerapan prinsip Good Corporate Governance dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka DPS dapat melakukan perangkapan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang.
2. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank.

Anggota DPS dapat merangkap jabatannya sebagai anggota DSN-MUI sebanyak 2 orang dari lembaga keuangan Syariah.

Dasar hukum perangkapan jabatan anggota DPS yaitu;

1. Untuk Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah  sebelum dikeluarkannya PBI No.6/24/PBI/2004 yang telah diubah dengan PBI No.7/35/PBI/2005 serta PBI No.8/3/PBI/2006 harus disesuaikan selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2007.
2. Untuk BPRS sebelum dikeluarkannya PBI No.6/17/PBI/2004 harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 Juli 2007.

Wash my face/cuci muka                                Take a ritual ablution/berwudlu

Pray subuh together/sholat subuh berjamaah   Reciting Al-Qur’an/membaca Al-Qur’an

Memorize study/menghafal pelajaran              Exercise every morning/olahraga setiap pagi

Go to toilet/ke toilet                                         Take a leek/pie/ buang air kecil

Take a dumb/buang air besar                           Slash = menyiram setelah BAB

Go to bathroom/ke kamar mandi                     Take a shower/mandi pakai shower

Wash my hair/Keramas                                               Brush my teeth/menyikat gigi

Get dressed/berpakaian                                                Comb my hair/menyisir rambut

Get/Have breakfast/sarapan                             Go to school/pergi ke sekolah

Study hard/belajar sungguh-sungguh               Get/Have lunch/makan siang

Wash the clothes/mencuci pakaian                  Soak the clothes/merendam pakaian

Rinse the clothes/membilas pakaian                Squeeze the clothes/meremas pakaian

Dry the clothes/menjemur pakaian                  Take a washing up/mengambil jemuran

Iron the clothes/menyetrika pakaian                Fold the clothes/melipat pakaian

Hang the clothes/menggantung pakaian                       Take a nap/tidur siang

Cook/memasak                                    Slice onion and garlic/mengiris bawang merah&bawang putih

Fry fish/menggoreng ikan                                Boil noodle/merebus mie

Lit the stove/menyalakan kompor                    Steam rice/menanak nasi

Grind a chilly/menumbuk cabai,sambel                       Grate a coconut/memarut kelapa

Pour vegetable oil/menuangkan minyak sayur             Whet knife/mengasah pisau

By: Ahmad Ridwan

What color = warna apa ?

What time = jam berapa ?

What date = tanggal berapa ?

What day = hari apa ?

What month = bulan apa ?

What year = tahun berapa ?

What kind of (bendanya) = jenis …. Apa?

What sort of (bendanya) = jenis … apa ?

2. Where = dimana atau kemana

where will you go? Kamu mau pergi kemana?

Where you put my book ? dimana kamu letakkan bukuku?

3. Which (bendanya) = …. Yang mana?

which book ? buku yang mana?

4. Who / whom = menanyakan kepemilikan

who’s book is it? buku siapa ini?

5. Why = mengapa/Tanya sebab/alasan

why you look for me? Mengapa kau mencari aku?

6. What for = untuk apa

What for you school ? untuk apa kamu sekolah?

7. How = bagaimana

How old are you = berapa umurmu?

How fast = seberapa cepat?

How deep = seberapa dalam?

How big = seberapa besar?

How far = seberapa jauh

How high = seberapa tinggi

8. How much = seberapa banyak ( benda yang tak dapat dihitung)

How much many you buy book? Berapa harga buku yang kamu beli?

9. How many = seberapa banyak ( benda yang dapat dihitung)

How many times = berapa kali

How many days = berapa hari

How many years = berapa tahun

How many hours = berapa jam

How many months = berapa bulan

10. How long = berapa lama

how long you will stay here? Berapa lama kau akan tinggal disini?

11. When = kapan / when you come back? Kapan kamu pulang?

Resensi dari Buku : Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek

Penulis : Muhammad Syafi’i Antonio

Perkembangan Bank Syariah di Negara-negara Islam seperti Finasial Islamic Bank di Mesir, Kuwait Finance House di Kuwait, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment berpengaruh besar pada Negara Indonesia. Dimulai pada tahun 1980-an diskusi mengenai pembentukan Bank Syariah di Indonesia sebagai bentuk perekonomian Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian itu antara lain :

1. Karnaen A.Perwataatmadja, M.
2. Dawam Rahardjo, A.M.
3. Saefuddin,M.
4. Amien Azis, dan lain-lain.

Sebagai awal uji coba dalan skala relatif terbatas dibentuklah Baitul Tamwil – Salman di Bandung yang sempat tumbuh mengenaskan dan di Jakarta dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yaitu Koperasi Ridho Gusti. Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Diawali dengan diadakannya lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 dan hasil lokakarya tersebut dibahas lebih lanjut pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan  dibentuknya kelompok kerja untuk mendidirkan Bank Islam di Indonesia berdasarkan amanat MUNAS IV MUI dan kelompok kerja perbankan tersebut akhirnya terbentuklah Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor Bank Syariah Islam pertama di Indonesia lahir sebagai hasil Kerja Tim Perbankan MUI tersebut. Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada awal penandatanganan akte pendirian Bank ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal setor awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Dengan modal awal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi, hingga September 1999 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung , Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.

Namun yang perlu diketahui pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan Bank Syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dari tatanan Industri Perbankan Nasional. Landasan hukum operasi yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikatagorikan sebagai “Bank dengan Sistem Bagi Hasil” karena tidak terdapat landasan hukum Syariah secara rinci serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan bank. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992 yang menyimpulkan bahwa pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan “sisipan” belaka.

Pada Era Reformasi dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 perkembangan Perbankan Syariah mulai membaik pasalnya dalam UU tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank Konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah. Hal tersebut ternyata direspon secara antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi stafnya. Sebagian Bank Konvensional tersebut ingin mengembangkan institusinya dalam membuka divisi atau cabang Syariah. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi Bank Syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari seluruh bagian perbankan, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), Kredit, Pengawasan, Akuntansi, Riset, dan Moneter.

Pelopor kedua Bank Syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri merupakan Bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasional pada Prinsip Syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkungan Bank Mandiri yang kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah secara utuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi  Bank Syariah BSM menjalin kerjasama dengan Tazkia Institute terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.

Sebagai salah satu Bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan networking yang sangat luas, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi blessing in disguise bagi Bank Syariah Mandiri. Hal ini karena Bank Syariah Mandiri menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri yang ada di  Aceh kepada Bank Syariah Mandiri untuk dikelola secara Sistem Syariah. Hal  ini jelas akan meningkatkan secara pesat aset Bank Syariah Mandiri dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp 400 miliar menjadi di atas 2 hingga 3 triliun. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah cabang Bank Syariah Mandiri dari 8 cabang menjadi 20 cabang.

Setelah terbentuknya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dan antusias masyarakat terhadap adanya Bank yang memakai Sistem Islam. Maka berbagai Bank Konvensional lainnya mengikuti jejak untuk membuka cabang Bank Syariah di institusinya. Dibawah ini adalah data pada November tahun 2000 yang menjelaskan peningkatan perkembangan Bank Syariah di Indonesia,

1. Bank IFI membuka cabang Syariah pada 28 Juni 1999.
2. Bank BNI telah membuka 5 cabang Syariah.
3. Bank BTN akan membuka cabang Bank Syariah.
4. Bank Mega akan mengkonversi satu anak Bank Konvensionalnya menjadi Bank Syariah.
5. Bank BRI telah membuka cabang Syariah.
6. Bank BUKOPIN telah melakukan konversi menjadi Bank Syariah di cabang Aceh.
7. BPD JABAR telah membuka cabang Syariah di Bandung.
8. BPD Aceh tengah menyiapkan SDM untuk konversi cabang Syariah.

Resensi dari Buku : Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah

Penulis : Muhammad( Praktisi Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah)

 Berkembangnya pemikiran, diskusi serta pengkajian tentang Ekonomi Islam, telah berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sistem bisnis berdasarkan Syariah pada umumnya dan Bank Syariah pada khususnya. Keberadaan Bank Syariah ini telah banyak di ujicobakan dibeberapa Negara seperti Irak, Pakistan, Kuwait, Sudan dan Malaysia sehingga berpengaruh ke Indonesia.

Agar diketahui betapa pentingnya Bank Syariah secara utuh dan benar, maka pada pembahasan ini akan dibahas tentang; Urgensi Bank Syariah, Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah serta jenis usaha Bank Syariah.

URGENSI BANK SYARIAH

Bank Syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan Ekonomi Islami. Sebagai bagian dari Sistem Ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan SISTEM SOSIAL. Oleh karenanya, keberadaanya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku  dalam masyarakat yang bersangkutan.

Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ILMU EKONOMI adalah ilmu yang NETRAL NILAI. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang SYARAT ORIENTASI NILAI. Dalam pembahasan ini akan dicoba untuk dikaji beberapa persoalan bisnis yang jauh dari implikasi riba. Banyak aspek bisnis yang harus dipertimbangkan dalam kaitan dengan pelaksanaan akuntansi. Oleh karena itu, aktifitas bisnis yang dikembangkan oleh kaum muslim harus diacukan pada aturan dan hukum Syara.

Bisnis secara Syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan seperti masalah Alkohol, Pornografi, Perjudian, dan aktivitas lainnya yang menutut pandangan Islam tidak bermoral dan anti sosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditunjukan untuk memberi sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara Syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari aspek kecurangan.

Bisnis secara Syariah adalah aktivitas bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai. Dengan demikian pelaporan atas aktivitas dan hasilnya harus dilaporkan/dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Untuk mencapai tegaknya sasaran pokok tersebut maka perlu adanya penyiapan sistem akutansi untuk praktek bisnis berdasarkan Syariah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan para pelaku akutansi di lembaga bisnis berdasarkan Syar’i, khususnya berkaitan dengan bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian dari transaksi yang dilakukan.

Bisnis berdasarkan Syariah di Negara Indonesia sudah mulai tumbuh. Pertumbuhan itu nampak jelas dari sektor keuangan. Dimana kita telah mencatat 11 Bank Umum Syariah, 144 BPR Syariah dan lebih dari 2000 unit Baitulmal Wa Tamwil. Lembaga ini telah mengelolah berjuta bahkan miliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan Prinsip Syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan Prinsip-prinsip- Syariah. Prinsip ini sangat berdeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan konvensional. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:

1. Lalarang menerapkan BUNGA pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang HALAH.
3. Mengeluarkan ZAKAT dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan MONOPOLI dan,
5. Bekerjasama dalam Membangun Masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

KLASIFIKASI BANK SYARIAH

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan aktifitasnya maka :

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah(UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH

Dari hasil musyawarah (Ijma Internasional) para ahli ekonomi muslim beserta para ahli fiqih dari Akademi Fiqih Mekah pada tahun 1973 dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonommi berdasarkan Syariah Islam dalam sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan selain Bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di negeri ini.

Sejak diundangkanya pada lembaran Negara, undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dan diperbaharui lagi dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan lembaga keuangan Non-Bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat.

Pertumbuhan yang pesat secara kuantutatif tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas ternyata telah menimbulkan dampak negative yang tidak kecil. Disana-sini ada saja keluahan pelayanan yang tidak memuaskan dari lembaga keuangan Syariah, bahkan sudah mulai banyak Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang menghadapi kesulitan. Menghadapi kenyataan ini ada sebagian umat Islam yang mulai goyah keyakinannya akan kebenaran konsep lembaga keuangan syariah. Namun tidak sedikit umat Islam yang tetap konsisten mempercayai sistem perekonomian Islam melalui lembaga Keuangan Syariah.

Mengelola lembaga keuangan Syariah memang tidak boleh disamakan dengan mengelola keuangan di lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu sangatlah sulit bagi masyarakat perbankan yang sudah terbiasa melayani dan menggunakan sistem keuangan konvensional. Cara untuk melepas kebiasan tersebut adalah memahami secara utuh tentang sistem keuangan Syariah, secara prinsip dan keuntungannya bagi masyarakat serta mengerti akan sisi negatif sistem bunga dan bentuk transaksi keuangan konvensional lainnya yang merugikan masyarakat.

Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk membina kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (Shahibbul Mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, selaku lembaga pengelola dana ( Mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat, pemilik dana berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima pemilik dana akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Bank Syariah selaku Mudharib harus berhati-hati dalam mengelola dana agar memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini sebenarnya Bank Syariah ada 5 jenis pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan bagi hasil.
2. Margin keuntungan.
3. Imbalan jasa pelayanan.
4. Sewa tempat penyimpanan harta (khusus pada Bank yang telah memenuhi syarat).
5. Biaya administrasi.

Pada pendapatan bagi hasil, besar kecil pendapatan tergantung pada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberi porsi bagi hasil yang lebih besar kepada pengelola dana akan memotivasi pengelola dana untuk lebih giat berusaha, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu porsi 50:50 dipandang cukup adil. Lain halnya pada pendapatan Mark-Up pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per transaksi kecil tetapi dengan volume yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan Bank Islam dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan kecil per transaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

Pada penyalur dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan Bank Syariah disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang diberikan Bank Syariah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasa telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu baru ada uang maka masyarakat terpacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi jaminan (collateral) hutang.

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan Syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima (5) dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan Bank Syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan fee(jasa).

1. Prinsip Simpanan Murni (Al-Wadi’ah)

AL-WADI’AH merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai dana lebih untuk menyimpan dananya dalam bentuk Al-Wadi’ah. Fasillitas ini biasanya diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional konsep Al-Wadi’ah identik dengan Giro.

1. Bagi Hasil (Syirkah)

SYIKAH adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdsarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan  Musyarakah. Lebih jauh prinsip Mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan deposito) maupun membiayaan, sedangkan Musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

1. Prinsip Jual Beli (At-Tijarah)

AT-TIJARAH merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli dimana bank akan memberi terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah beli ditambah keuntungan (margin).

1. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

AL-IJARAH secara garis besar terbagi kedalam dua jenis; Ijarah, Sewa Murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu Equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Dan jenis Ijarah Bai al takjiri atau Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa ( financial lease).

1. Prinsip Fee/Jasa ( Al- Ajr Wal Umullah)

AL- AJR WAL UMULLAH meliputi seluruh layanan no-pembiyaan yang diberikan Bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, kliring, inkaso, jasa transfer. Secara Syariah Prinsip ini didasarkan pada konsep Al Ajr Wal Umullah.

JENIS  DAN KEGIATAN USAHA

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi;

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, akad Salam, akad, Istishna’ atau akad lainnya yang tidak bertentang dengan Prinsip Syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad Qardh atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Penyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Membeli,menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, Atau Hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarapihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad ysng berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad Wakalah.
16. Memberikan fasilitas Letter Of Kredit atau Bank Garansi berdasarkan Prinsip Syariah, dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kegiatan usaha Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh bank konvesional meliputi semua kegiatan usaha yang ada di Bank Umum Syariah TERKECUALI ;

1. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang berdasarkan Prinsip Syariah, dan
2. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad Wakalah.

Selain melakukan kegiatan usaha diatas Bank Umum Syariah dapat pula melakukan hal sebagai berikut ;

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung memalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung memalui pasar modal; dan
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana diatas, Unit Usaha Syariah dapat pula melakukan hal seperti Bank Umum Syariah TERKECUALI ;

1. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dan
3. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung memalui pasar modal.

Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana meliputi:

1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipesamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Sementara kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Membiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, atau Musyarakah.
2. Pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah, Salam, atau Istishna’.
3. Pembiayaan berdasarkan akad Qardh.
4. Penyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad Hawalah.

Selain kegiatan diatas Bank Pembiayaan Syariah dapat melakukan kegiatan dalam bentuk;

1. a.      Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad Wadi’ah atau investasi berdasarkan akad Mudharabah.
2. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, Dan Unit Usaha Syariah.
3. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

LARANGAN USAHA ATAU KEGIATAN BAGI BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH DAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH

Larangan bagi Bank Umum Syariah, meliputi;

1. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
2. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c.
3. Melakukan kegiatan peransurasian kecuali sebagai agen pemasaran produk Asuransi Syariah, dan
4. Melakukan segala usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Larangan bagi Unit Usaha Syariah, meliputi;

1. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
2. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf c.
3. Melakukan kegiatan peransurasian kecuali sebagai agen pemasaran produk Asuransi Syariah, dan
4. Melakukan segala usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Sementara itu, larangan untuk Bank Pembiayaan Syariah meliputi ;

1. Menerima simpanan berupa Giro ikut serta dalam kegiatan pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan peransurasian kecuali sebagai agen pemasaran produk Asuransi Syariah.
4. Melakukan penyertaan modal kecuali kepada lembaga yang di bentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Syariah.
5. Melakukanusaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 21 tahun 2008.

Kegiatan usaha Bank Syariah atau Produk dan Jasa Syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan Keanggotaan, dan Tugas Komite Perbankan Syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

PERLUNYA PENGAWASAN SYARIAH DALAM BANK SYARIAH

Perdedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional salah satu yang terpenting mengenai adanya AKAD. Dengan akad dapat terjadi ikatan, keputusan dan penguatan kesepakatan dan transaksi sehingga masing-masing pihak berkomitmen dengan Nilai-nilai Syariah. Akad juga dapat digunakan untuk;

1. Menentukan transaksi yang akan digunakan antara pihak bank dengan calon nasabah.
2. Menentukan keterkaitan akad dengan produk, sebab dalam Bank Syariah setiap produk berjalan sesuai dengan akad yang disepakati.

Oleh karena itu, ketentuan Fiqih yang dibuat dan difatwakan oleh lembaga yang kompeten, yaitu Dewan Nasional Sayriah-Majelis Ulama Indonesia. Dengan berkembang pesatnya sistem keuangan syariah maka sudah menjadi kewajiban bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap masing-masing Bank Syariah. Sedangkan hubungan antara DPS dengan DSN adalah DPS bertugas sebagai perpanjangan tangan dari DSN dalam pelaksanaan syariah atas produk yang telah dikembangkan oleh Bank Syariah.

Adanya DPS yang diwajibkan disetiap Bank Syariah dalam struktur organisasi, dimaksudkan untuk menjaga agar Bank Syariah dapat berjalan sesuai dengan jalur syariah yang benar. Prinsip-prinsip Syariah merupakan ciri khas dalam Bank Syariah. Jika dibandingkan dengan Bank Konvensional. Perbedaan bunga dan bagi hasil hanyalah bagian kecil dari sekian banyak perbedaan yang ada antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Ahmad Ridwan

(Mata Kuliah Perbandingan Sistem Dakwah)

Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Jurusan Ilmu Agama Islam

Universitas Negeri Jakarta 2010

PENDAHULUAN

Dakwah merupakan hal terpenting dalam ajaran agama, karena dengan berdakwah ajaran agama dapat dilestarikan dan tidak akan hilang. Karena pentingnya dakwah bagi keberlangsungan ajaran agama maka hal ini menjadi perhatian penting untuk bisa mengetahui tata cara dakwah  yang efektif sehingga dakwah bisa diterima di seluruh aspek masyarakat. Ayat-Ayat Yang Memerintahkan Berdakwah adalah:

Firman Allah, “Demi Masa, Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal sholeh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran.” (Al Ashr: 1-4)

Dakwah yang efektif  yaitu dakwah yang berhasil dari segi pendakwahnya, materi dakwahnya dan para pemdengar dakwah itu sendiri. Ketiga komponen tersebut harus selalu berkaitan agar  inti dari dakwah tersebut dapat disampaikan secara jelas dan tepat serta tidak mengandung kesalahpahaman antara penda’i, mad’u dan isi dakwah itu sendiri.

Dalam makalah ini saya akan mecoba membahas tentang satu aspek dalam berdakwah, di makalah  ini saya mencoba menjelaskan karekteristik dakwah di daerah pedesaan. Namun sebelum itu kami akan menbahas sekelumit tentang keadaan social kemasyarakatan di pedesaan yang pasti berbeda dengan keadaan social kemasyarakatan di daerah kota. Hal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana metode dan materi yang efektif yang harus dipakai oleh penda’i untuk bisa menyampaikan dakwahnya secara tepat.

Selain itu, ada faktor psikologis yang harus kami bahas untuk membantu pembahasan kami terutama pada psikologim dakwah tentang citra da’I dan dakwah persuasi. Karena hal ini sangat terakit erat dalam setiap penyampaian suatu dakwah.. semoga dengan makalah ini dapat menambah wawasan kita tentang perbandingan sistem dakwah. Selamat membaca.

PEMBAHASAN

1. A. Kondisi Kemasyarakatan Di Pedesaan

Desa, kampung atau dusun merupakan area pemukiman yang biasa terletak di daerah dataran tinggi dan jauh dari keramaian kota, dengan mata pencaharian yang relatif sama antar warganya seperti bertani, nelayan  dan berternak (lebih mengutamanakn potensi alam), dan sangat bersifat toleran dalam arti sagat mementingkan aspek kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama warga di desanya. Dibawah ini merupakan beberapa ciri-ciri masyarakat pedesaan yang akan berkaitan erat dengan penggunaan metode dakwah yang efektif di pedesaan.

Ciri-ciri masyarakat pedesaan:

1. Letaknya relatif jauh dari kota dan bersifat rural.
2. Lingkungan alam masih besar peranan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan
3. Mata pencaharian bercorak agraris dan relatif  homogen (bertani, beternak, nelayan, dll)
4. Corak kehidupan sosialnya bersifat gemain schaft (paguyuban dan memiliki community sentiment yang kuat)
5. Keadaan penduduk (asal-usul), tingkat ekonomi, pendidikan dan kebudayaannya relatif homogen.
6. Interaksi sosial antar warga desa lebih intim dan langgeng serta bersifat familistik
7. Memiliki keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahirannya dan tradisi-tradisi warisan leluhurnya
8. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan / gotong royong kekeluargaan, solidaritas, musyawarah, kerukunan dan kterlibatan social.
9. Jumlah warganya relatif kecil dengan penguasaan IPTEK relatif rendah, sehingga produksi barang dan jasa relatif juga rendah

10.  Pembagian kerja dan spesialisasi belum banyak dikenal, sehingga deferensiasi sosial masih sedikit

11.  Kehidupan sosial budayanya bersifat statis, dan monoton dengan tingkat perkembangan yang lamban.

12.  Masyarakatnya kurang terbuka, kurang kritis, pasrah terhadap nasib, dan sulit menerima unsur-unsur baru

13.  Memiliki sistem nilai budaya (aturan moral) yang mengikat dan dipedomi warganya dalam melakukan interaksi sosial. Aturan itu umumnya tidak tertulis

14.  Penduduk desa bersifat konservatif, tetapi sangat loyal kepada pemimpinnya dan menjunjung tinggi tata nilai dan norma-norma ang berlaku.

Sedangkan Menurut Landis ( ilmuan sosiologis), terdapat beberapa karateristik masyarakat desa yang perlu dipahami, antara lain yaitu

1. Umumnya mereka curiga terhadap orang luar yang masuk
2. Para orang tua umumya otoriter terhadap anak-anaknya
3. Cara berfkir dan sikapnya konservatif dan statis
4. Mereka amat toleran terhadap nilai-nlai budayanya sendiri, sehingga kurang toleran terhadap budaya lain
5. Adanya sikap pasrah menerima nasib dan kurang kompetitif
6. Memiliki sikap  kurang komunikatif dengan kelompok sosial diatasnya.

Seluruh ciri atau karakteristik masyarakat pedesaan di atas sangat berpengaruh terhadap konsep berdakwah di pedesaan. Bagaimana seorang da’i dapat menyesuaikan metode dakwahnya dengan keadaan masyarakata pedesaan yang cenderung menerima sikap pasrah dan kurang komunikatif dengan arang golongan diatasya (orang kaya). Hal ini akan kami bahas dalam pembahasan kami selanjutnya.

1. B. Karakteristirk Dakwah di Pedesaan

Setelah kami teliti dengan melihat ciri-ciri keadaan kemasyarakatan di pedesaan dengan menggunakan contoh Desa Rancapadu diatas, ada beberapa karakteristik dakwah di daerah pedesaan antara lain yaitu :

1. Metode dakwah yang biasa dilakukan di pedesaan biasanya secara langsung misalnya dengan pengajian, tabliq akbar dan face to face, hal ini disebabkan karena waktu  dan rutinitas yang dilakukan orang pedesaan relative masih rendah atau masih banyak waktu kosong serta sikap individualismenya masih rendah. Dan menjadikan masjid atau musholah sebagai tempat utama dalam berdakwah serta pesantren sebagai tempat utama untuk pendidikan anaknya.
2. Dari aspek panda’i biasanya cenderung lebih bersifat otoriter dalam hal penyampaian materi dakwahnya, hal ini karena sifat mad’u nya yang pasif dan mudah menerima bukan kritikal sehingga dengan sikap otoriter membuat mad’u mudah menerima apasaja yang disampaikan oleh da’i.
3. Materi dakwah di pedesaan biasanya lebih bersifat agamis contohnya seperti: ibadah, fikih, akhlak dan muamalah. Masyarakat pedesaan tidak begitu suka dengan materi dakwah yang disangkutpautkan dengan ilmu teknilogi ataupun politik negara.
4. Citra da’i menjadi hal yang sangat penting dalam menyampaikan dakwah di pedesaan dibandingkan dengan isi dakwah itu sendiri karena sifat masyarakat desa yang sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan jiwa sosialitasnyatasnya yang tinggi.
5. M,asyarakat di pedesaan lebih menyukai dakwah yang sesuai dengan tradisi mereka yang telah ada artinnya tidak mudah unutk menerima pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman islam yang telah ada di desa tersebut.

PENUTUP

Berdakwah yang merupakan hal terpenting dalam  menjalankan ajaran agama haruslah berjalan seefektif mungkin. Untuk melihat efektifitas berdakwah, pendakwah selayaknya mengetahui segala aspek yang mendukung berjalanya dakwah yang efektif terutama dalam aspek keadaan sosial kemasyarakatan. Karena seperti keadaan sosial di perkotaan sangat berbeda dengan keadaan sosial di masyarakat pedesaan yang menjadikan metode, materi dan sifat pendakwah pun harus berbeda menyesuaikan kondisi masyarakat yang ada.

Untuk dakwah di pedesaan dilihat dari aspek ciri-ciri masyarakat, keadaan sosial masyarakatnya  dapat disimpulakn bahwa dakwah di daerah pedesaan yang efektif haruslah: menggunakan  metode intrapersonal(langsung) dalam  meyampaikan dakwahnya, materi dakwah harus bersifat agamis seperti masalah ibadah, fikih dan akhlak, mengutamankan citra da’i, da’I harus bersifat otorites namun tetap mempunyai jiwa sosial yang  tinggi dan dakwah harus bersifat informatif  persuasif bukan yang hanya bersifat informatif saja sehingga aspek ilmu dan perbuatannya bisa dapat dilakukan oleh masyarakat desa.

Demikian makalah yang dapat saya simpulkan, semoga dapat menambah keilmuan kita semua. Dan semoga menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam  jika ada kesalahan konsep serta pemahaman yang telah saya paparkan di makalah ini.

Wassalamualaikum wr wb

REFERENSI

Mubarok Achmad, DR. MA., Psikologi Dakwah, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999.

http://scooteris.multiply.com/journal/ciri-ciri masyarakat desa/

http://Wikipedia.com/desa dan fungsinya/

http://jurnalstidnatsir.co.cc/pendidikan-berbasis-pesantren-membentuk masyarakat desa.html

Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam

Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Negeri Jakarta 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1. A. LATAR BELAKANG

Dalam masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan rural community, dan urban community. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, betapapun kecilnya suatu desa pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh dari kota relatif tidak ada. Pembedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, pada hakikatnya bersifat gradual. Agak sulit memberikan batasan apa yang dimaksud dengan perkotaan, oleh karena itu adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial yang dinamakan urbanisme.[1]

Diantara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan munculah kelompok-kelompok kecil (small group). Hal ini disebabkan karena manusia mungkin tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, manusia memerlukan perlindungan dari rekan-rekannya, manusia mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam pergaulan hidup dan lain sebagainya. Keadaan yang demikianlah yang menyebabkan timbulnya small group. Kelompok kecil pada hakekatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat, dengan mempelajari sel-sel tersebut dapat diketahui sumber-sumber gerak masyarakat.[2]

Kelompok-kelompok kecil ini sangat membawa pengaruh besar terhadap masyarakat dan juga terhadap perilaku sehari-harinya individu. Kelompok kecil ini, dimana seorang individu menjadi anggotanya tidak saja menjadi sumber simpati, cinta dan perlindungan terhadap dirinya, akan tetapi bahkan dapat merupakan sumber ketegangan, tekanan maupun kekecewaan.

Salah satu contoh kelompok kecil yang kemudian menjadi kelompok besar dan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat adalah kedudukan seorang habib atau ulama dalam lingkungan masyarakat yang dianggap sangat mempunyai kharismatik, yang pada akhirnya disalahgunakan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini kami mengambil makam “MBAH PRIUK” yang dijadikan makam keramat oleh warga sekitar. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kedudukan atau peran seorang Mbah Priuk dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya pada masyarakat perkotaan seperti masyarakat Tanjung Priuk.

1. B. RUMUSAN MASALAH

• Seberapa besar pengaruh signifikansi (makna/arti) keberadaan makam Mbah Priuk bagi masyarakat sekitar?
• Seberapa mendominasinyakah masyarakat terhadap keberadaan makam Mbah Priuk?
• Legitimasi apa saja yang diberlakukan dimakam Mbah Priuk?
• Seberapa besar peranan dakwah yang dilakukan oleh Mbah Priuk?

1. C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah perkembangan dakwah yang dilakukan oleh Mbah Priuk. Seberapa kuatkah pengaruh keberadaan Mbah Priuk yang berada ditengah-tengah masyarakat perkotaan yang pola hidup keagamaannya sangat kurang dibandingkan dengan kehidupan agama di Desa. Hal ini disebabkan oleh pola fikir masyarakat perkotaan yang bersifat mementingkan rasional atau akal, yang pada umumnya pusat kegiatan ibadah itu hanya berada di Mesjid, Gereja dan sebagainya. Bukan di tempat kuburan atau makam.

BAB II

KERANGKA TEORI

Terdapat beberapa teori tentang awal masa kedatangan bangsa Arab di Indonesia. Di antara masing-masing teori satu sama lain saling berbeda argumen. Teori tersebut berasal dari pendapat beberapa pakar, kali ini akan dibahas 2 contoh teori tersebut yaitu pendapat dari Dr. Snouck Hourgronje dan Dr. S. Q. Fatimi,. Kedua pendapat ini tentu terkait dengan penyebaran agama Islam yang telah berkembang di Arab ke Indonesia.

Menurut pendapat Dr. Snouck H, pimpinan agama Islam di Indonesia selama empat abad berada di tangan orang India dan baru setelah abad 17 pengaruh Arab mulai masuk ke Indonesia tanpa saingan dan pengaruh itu masuk ke Indonesia melalui dua jalan, Hadramaut dan Makkah. Artinya Islam di Indonesia masuk bukan langsung dari Arab tetapi melalui corong India[3].

Pendapat berikutnya yaitu dari Dr. S. Q. Fatimi, yang mengatakan bahwa Islam sudah terdapat di pulau Jawa sebelum abad 11. Ini dibuktikan dengan adanya peninggalan batu nisan berbahasa Arab yang terdapat pada makam seorang wanita bernama Fatimah binti Manshur yang wafat di Leran Jawa Timur, pada tahun 1082. Dari sini muncul persepsi selanjutnya yaitu mungkin sekali bahwa Fatimah binti Manshur tersebut adalah orang pribumi atau kelahiran Jawa, beribu bahkan bernenek orang Jawa. Sebab datangnya orang Arab ke Indonesia tak mungkin membawa istri karena resiko perjalan yang tidak kecil. Artinya Fatimah hanyalah generasi kesekian dari keturunan Arab di Indonesia, dan sebelumnya ada bangsa Arab yang lebih dulu hadir di tanah Jawa[4].

Mungkin masih ada beberapa teori lainnya, namun sesuatu yang dapat di ambil dari kedua teori ini adalah bahwa datangnya bangsa Arab ke Indonesia sudah cukup lama dan pengaruh agama yang dibawanya telah tertanam kuat serta dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karakteristik kearaban sang pembawa ajaran pun turut menempel pada saat dakwah Islam berlangsung. Perhatikan gambar para sunan atau wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa, hampir semua berjenggot dan memakai sorban, bukan belangkon (hanya Sunan Kalijaga), atau kebaya.

Begitu juga dengan dakwah Islam yang disampaikan oleh para Habib dari Hadramaut,Yaman yang diperkirakan datang dalam jumlah besar pada tahun 1840.[5] Para habib ini dalam mendakwahkan Islam tetap menggunakan labelnya sebagai orang Indonesia namun keturunan Arab, bahkan lebih jauh lagi keturunan Ahlu Bait[6], yang bisa dikatakan lebih terjaga kesuciannya dibanding orang lain.

Secara sosiologis warga keturunan Hadramaut di Indonesia mewarisi stratifikasi yang rumit sebagaimana terdapat di tanah leluhur mereka. Secara garis besar stratifikasi sosial itu adalah : pertama golongan sayyid (permpuannya syarifah) yakni mereka yang konon merupakan keturunan nabi Muhammad. Kelompok sayyid ini kemudian dibagi menjadi dua, sayyid relijius yang berorientasi pada Islam, yang kemudian menggunakan gelar habib dan sayyid yang tidak secara khusus berorientasi pada Islam. Kedua adalah Qabail atau kalangan pemuka klan, suku atau kabilah, ketiga adalah kelompok ahli agama namun bukan berasal dari kalangan sayyid, dan yang keempat adalah muwalad atau golongan peranakan yang darahnya tidak lagi murni hadrami, tetapi sudah tercampur perkawinan dengan etnis lain.[7]

Pada tahun 1911 komunitas Arab di Batavia (sekarang Jakarta) mendirikan organisasi yang dimotori Jami’atu Khair yang dimotori oleh para sayyid. Organisasi ini juga mempunyai sekolah yang cukup modern. Bahkan seorang ulama besar dari Sudan bernama Syekh Ahmad Surkati ikut mengajar di sekolah ini. Namun kemudian Ahmad Surkati justru dikeluarkan karena memiliki persepsi yang berbeda komunitas Jami’at Khoir tersebut. Setelah dikeluarkan dari Jami’at Khoir, ia kemudian mendirikan sebuah institusi tersendiri yaitu Al-Irsyad. Adapun persepsi Syekh Ahmad Surkati ini merupakan adopsi atau pengembangan dari pemikiran Syekh Muhammad Abduh, tentang ajaran Islam yang memandang semua manusia itu setara dan tidak ada perbedaan diantaranya kecuali ketaqwaanya kepada Allah SWT. Maka para Syarifah boleh saja menikah dengan lelaki yang bukan dari kalangan Sayyid.[8]

Memang agak menggelitik ketika Islam berbicara tentang persamaan derajat manusia, ketika Muhammad SAW berjuang menumpas perbudakan, dan stratifikasi sosial, tetapi di sisi lain umat Islam saat ini justru bertingkah sebaliknya. Mengatasnamakan Islam demi kesinambungan adat budaya di negeri orang, membedakan golongan, dan menganggap dirinya manusia setengah dewa, lebih suci dari klan, suku atau bangsa lain. Dan sangat ironis ketika kesan itu muncul di tengah masyarakat, ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat tersebut, serta diikuti bahkan dipuja-puja.

Fenomena ini menunjukan adanya sebuah dualisme antara habib dan masyarakat sebagai jemaah atau pemujanya, dimana habib berperan sebagai struktur yang mengeluarkan berbagai diskursus demi eksistensinya, sementara itu masyarakat yang berperan sebagai aktor atau agen, seakan-akan berada dalam dominasi lingkaran diskursus tersebut.

Struktur dan Agen

Pada kesempatan kali ini kami mengangkat sesuatu yang diantitesakan oleh gagasan  Anthony Giddens yaitu dualisme struktur terhadap agen. Karena Bagi Anthony Giddens, analisis sosial semestinya menekankan pada aspek dualita struktur dan agen , bukan dualisme. Bahwa pelaku dan struktur berhubungan memanglah tak disangkal. Tapi bagaimana keduanya berkaitan dalam berbagai perilaku sosial, itulah yang harus dipersoalkan. Dan menurut Giddens struktur tidak bersifat kekangan (constraint), namun mengekang (constrainting)  dan memberdayakan (enabling).

Struktur sendiri secara etimologi berarti kerangka yang membentuk sebuah pola. Struktur ini kemudian disiratkan ke dalam produksi dan reproduksi sistem yang bersifat eksternal, sebagai sumber yang mengekang prakasa bebas subjek yang disusun secara mandiri.[9] Anthony Giddens berependapat bahwa struktur tidak hanya mengacu aturan-aturan yang disiratkan dalam produksi dan reproduksi sistem, tetapi juga pada sumberdaya-sumberdaya.[10] Agaknya struktur disini serupa dengan fakta sosial menurut konsepsi Emile Durkheim.

Ada tiga pokok yang biasanya terdapat dalam struktur sebagaimana dinyatakan dalam teori strukturasi Giddens. Pertama, struktur penandaan atau signifikasi (signification) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana atau diskursus. Kedua, struktur dominasi/penguasaan (domination) yang menyangkut penguasaan dalam konteks politik maupun ekonomi. Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (legitimation) yang berkaitan dengan peraturan normatif dalam tata hukum.

Sementara itu yang dimaksud dengan agena pelaku atau individu yang menjalani sebuah sistem yang terpola dalam struktur. Sebagai agen tentu saja memiliki kesadaran dalam  tindakan. Namun ia tetap terkungkung dalam batasan-batasan yang dipolakan oleh struktur.

Fenomena yang terjadi dalam majelis-majelis habib dapat dianalisis dengan teori ini. Dimana jemaah sebagai agen yang terkungkung oleh struktur-struktur yang dibuat oleh para habib. Para habib ini memperlihatkan berbagai wacana-wacana maupun atribut-atribut yang mana kemudian dengan wacana dan atribut (signifikansi) itu para habib mendapat sebuah eksistensi dan dapat melakukan control terhadap jemaahnya (dominasi). Masyarakat atau jemaah sebagai agen diposisikan powerless, dan harus tunduk dengan berbagai wacana yang diperlihatkan para habib, serta mendukungnya (legitimasi).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang pengaruh pengajian di makam Mbah Priok terhadap masyarakat khususnya masyarakat sekitar, maka pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen angket dan studi pustaka[11]:

Dalam metode pengumpulan data berupa angket kami memberi pilihan jawaban berupa sangat setuju, sedang, tidak. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah penelitian dan juga untuk mempermudah kami dalam penghitungan hasil penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Penelitian kepustakaan (library research)

Bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang dapat membantu kami dalam mengerjakan tugas ini agar lebih terarah, landasan teori ini diperoleh dari beberapa literatur di antaranya dari : buku-buku sumber,  dan juga internet yang berhubungan dengan tugas kami.

1. Penelitian lapangan (field research)

Field research (Penelitian Lapangan) ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan :

1. Angket  merupakan suatu bentuk komunikasi untuk memperoleh informasi, yang dilakukan secara terstruktur. Dalam hal ini angket dilakukan kepada para jama’ah pengajian di makam Mbah Priok.

BAB IV

HASIL TEMUAN

1. Sekilas Tentang Profile Mbah Priok

Dalam menjelaskan sejarah Mbah Priok kami tidak hanya mengambil dari hasil observasi lapangan namun, kami mencari data dari beberapa blog yang ternyata hasilnya terdapat perbedaan tentang sejarah hidup Mbah Priok terutama masalah kelahiran, keturunan dan kematian beliau.

Kelahiran,

Mbah Priok bukan orang asli Jakarta. Dia dilahirkan di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan pada 1722 dengan nama Al Imam Al Arif Billah Sayyidina Al Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad R.A.³. Masyarakat mengenal Mbah Priok  sebagai Al-Arif Billah Sayyidina Al- Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Husain Ass Syafi’i Sunnira. Cerita yang disampaikan secara turun-temurun, lelaki kelahiran Palembang, Sumatra Selatan, itu berlayar ke Pulau Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Habib yang lahir pada 1727 itu mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas keagamaan lantaran terus dikejar tentara Belanda.[12] Namun, menurut salah jama’ah dari Habib Hasan Al Hadad bahwa Mbah Priok atau nama aslinya Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad lahir di Yaman dan menyebarkan agama Islam di Palembang. Pada saat Mbah Priok menyebarkan agama Islam di daerah Palembang mendapat kesulitan lantaran pengaruh Belanda yang masih kuat di Nusantara sehingga dia berlayar ke pulau Jawa yang akhirnya meninggal dalam perjalanan ke pulau Jawa.

Keturunan

Menurut sejarah, keluarga Al-Haddad masuk dalam lingkungan keluarga Nabi Muhammad, dari putrinya Fatimah. Keturunannya tidak langsung menyebar dari Yaman Selatan ke Indonesia Mereka menyebar turun temurun melalui India, Malaysia dan Vietnam dan berlanjut ke Indonesia[13]. Namun, menurut JJ Rizal seorang sejarahwan betawi menyatakan bahwa Habib Hasan Al-Haddad ternyata memang tidak ada dalam silsilah dan literatur para Habaib yang berkiprah mensyiarkan agama Islam di Batavia. Sebenarnya, leluhur Habib Hasanlah yang punya peran penting dalam syiar Islam di Jawa. Beliau bernama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sering disebut sebagai shahibur rotib yang meninggal pada tahun 1711.Dan Habib Hasan adalah generasi keenam dari Habib Abdullah Al-Hadad[14].

Kematian

Ada beberapa pendapat tentang sejarah kematian dan dimakamkanya Mbah Priok. Ada yang menyatakan bahwa Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad ditemukan warga dalam keadaan sudah meninggal. Sedangkan Muhammad Al Hadad masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Mbah Priok adalah nama lain dari Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad. Habib Hasan adalah penyebar Islam di Jakarta Utara pada abad ke-18. Ulama ini meninggal pada tahun 1756 karena kapalnya terkena badai di laut utara Jakarta[15]. Namun menurut sejarawan Betawi, JJ Rizal, Ternyata, habib yang makamnya dikeramatkan itu meninggal sekitar awal tahun 1900. Bukan tahun 1756 seperti yang beredar di masyarakat. Habib Hasan dimakamkan di Pondok Dayung. Dari situ, makam dipindahkan ke TPU Dobo. Pada tahun 1997, makam beliau dipindahkan ke Semper, Jakarta Utara [16].  Dan pernyataan ini diperkuat oleh Ketua MUI Ahmad Syafi’I Mufid yang menyatakan dalam acara Telisik di ANTV 10 Desember 2010 bahwa berita acara laporan  pemindahan kerangka jasad Mbah Priok telah dipindahkan ke TPU Semper pada September 1970 namun pada saat itu terjadi sebuah keganjalan bahwa 5 batu  nisan yang berada di TPU Semper hilang, nisan makan Mbah Priok berpindah kembali ke asalnya. Sehingga menjadi alasan bagi masyarakat tanjung priok untuk mempercayai keganjalan tersebut merupakan sebuah keajaiban tersendiri yang dimiliki oleh Mbah Priok.

1. Keterkaitan Teori Anthonny Gidden dengan Pengaruh Mbah Priok Terhadap Jama’ahnya

Pada tanggal 25 November  tepat hari kamis saat jama’ah Habib Hasan Al-Hadad atau biasa disebut dengan Mbah Priok sedang mengadakan acara pengajian rutin bersama kami memulai observasi langsung ke tempat pengajian serta sebagian  dari kami masuk ke dalam ruang makam yang disana terdapat tiga makam yang dikeramatkan dengan ditutupi oleh jubah hijau, di depan pintu maka terdapat serentetan melati dengan dituliskan bahwa dilarang mengambil barang  disekitar  makam atau melati karena panitia makam tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal seolah-olah hal tersebut telah dikeramatkan (mistis) lalu di jendela samping ada Yasin untuk penjiarah. Dan penjiarah harus menggunakan peci  tanpa alas kaki ketika masuk ke dalam makam dan ada penjiarah duduk di pelataran makam walau gerimis pada saat itu, lalu penjiarah harus mundur  ketika keluar  makam  kemudian penjiarah tidak boleh keluar dari makam sampai acara selesai. Penjiarah dalam makam mayoritas orang tua dan ketika acara berlangsung ada penjiarah membawa air di botol dan banyak penjiarah ketika berdoa mengangkat tangan tinggi, lalu ketika pembacaan ratibul hadda ada dari pengurus  memintai infaq atau sadaqoh dengan menggunakan sorban  dan di setiap sudut makan ada pengurus berjaket hijau dangen tulisan “Gubah Al Haddad mengawasi penjiarah”, lalu peniarah banyak menghayati ratibul haddad, rawi, yasin, tahlil membacakan Al- Fatihah dan doa arwah untuk Mbah Priok. Sedangkan keadaan dipelataran makam hanya menggunakan terpal sebagai alas duduk,walau tidak boleh menggunakan sandal atau sepatu terpal tersebut kotor karena terinjak-injak oleh jamaahnya dan jamaah yang hadir dipelataran disedikan layar berukuran besar yang dipasang di sudut sebelah kiri pelataran makam yang disediakan oleh pihak panitia. Pada saat habib membacakan ratibul haddad aktifitas pelabuhan sementara dihentikan terlebih dahulu selama ratib di bacakan dengan tujuan penghormatan pihak pelabuhan terhadap aktifitas yang dilakukan habib dan jamaahnya. Ada beberapa pengurus makam yang menggunakan bambu menertibkan acara supaya lebih kondusif. Di pelataran makam jamaah dewasa dicampur dengan jamaah anak-anak sedangkan yang di dalam hanya ada jamaah orang dewasa. Di sisi kanan pelataran terdapat kios-kios yang menjual atribut habib seperti peci putih, parfum, baju koko, serta makanan ringan yang bisa dibeli langsung oleh para jamaah. Dibagian depan pelataran makam penjagaan sangat ketat oleh penjaga makam, namun disayangkan pada bagian pelataran tidak adanya pelindung hujan maupun panas untuk para jamaah. Selain itu tidak adanya penghalang antara laki-laki dan dan perempuan.

Untuk melengkapi penelitian ini kami juga telah membuat sebuah angket sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ajaran Mbah Priok terhadap jama’ahnya. Ada 10 pertanyaan dan 10 angket yang telah kami sebarkan sebagai samplenya. Bentuk pertanyaan angketnya yaitu:

1. Apakah anda sering berziarah ke makam Mbah Priok ?

A. ya B. tidak terlalu C. tidak

1. Apakah anda mengetahui sejarah Mbah Priok ?

A. ya                                       B. tidak terlalu                                    C. tidak

1. Menurut anda apakah sosok Mbah Priok berperan penting dalam dakwah islam di daerah ini ?

A. ya B. tidak terlalu                        C. tidak

1. Apakah anda sering mendoakan atau mengirimkan Fatihah untuk Mbah PRIOK ?

A. ya                                       B. tidak terlalu                                    C. tidak

1. Apkah anda setuju terhadap persepsi tentang sosok habib sebagai seorang keturunan Nabi Muhammad SAW ?

A. ya                                       B. tidak terlalu                                    C. tidak

1. Apakah anda termasuk  orang yang sangat memuliakan sosok habib yang begitu kharismatik ?

A. ya B. tidak terlalu                                    C. tidak

1. Apakah anda sering mengikuti pengajian ini ?

A. ya B. tidak terlalu                                    C. tidak

1. Menurut anda apakah mengikuti pengajian ini menjadi suatu kewajiban?

A. ya                                       B. tidak terlalu                                    C. tidak

1. Apakah anda hafal bacaan ratib atau tahlil?

A. ya B. tidak terlalu C. tidak

1. Apakah pengajian ini member dampak positif pada kehidupan anda?

A. ya B. tidak terlalu C. tidak

Hasil Angket

Analisis Hasil Angket:

Dari observasi serta angket yang telah kami lakukan terbukti bahwa pengaruh atau dominasi dari ajaran Mbah Priok sangatlah kental dikalangan masyarakat tanjung priok, hal ini terbukti dengan adanya signifikansi atau wacana-wacana yang dipercayai bahwa Mbah Priok mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Padahal, menurut ketua MUI Ahmad Syafi’i Mufid pengkultusan atau ajaran-ajaran seperti air yang telah di doakan di makan Mbah Priok sama seperti air  Zamzam, makam Mbah Priok lebih mulia dari mesjid diseluruh dunia dan melakuakn jalan mundur ketika ingin keluar dari makam merupakan sesuatu hal yang berlebihan dan mendekatkan diri kepada kemusyikan.(Telisik Antv 10/12.2010_23.00).

Sedangkan jika kita teliti lebih lanjut mengenai  jawaban angket tentang pertanyaan kedelapan dan kesembilan kewajiban mengikuti pengajian dan hafalan bacaan ratib dan tahlilil, enam dari sepuluh responden menjawab tidak tahu. Hal ini menunjukan bentuk refleksifitas para pengikut jam’aah Mbah Priok terhadap legitimasi yang telah ditanamkan sejak dulu. Serta pertanyaan keenam dan kesepuluh satu dari sepuluh orang menjawab bahwa ia tidak terlalu memuliakan Mbah Priok dan ia merasa dengan mengikuti pengajian ini tidak mendapat dampak positif untuk kehidupan merupakan bentuk refleksifitas(respon terhadap nilai yang ada) dirinya.

Demikianlah hasil penelitian yang telah kami lakukan, semoga dengan penelitian ini menambah keilmuan kita terhadap pengaruh Habaib di Indonesia dan kita pun mampu menentukan sikap dalam menghormati habib-habib yang ada.

REFERENSI

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta;1990.

Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta; 2005.

Mr Hamid al gadri , Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda,

Seribu Wajah Jakarta, Jakarta:Bapeda, 2003

Anthony Giddens, The Constitution of Society, terj. Adi Loka S, UK: Polity Press Cambridge,    1984.