OBJEK MATERIAL PENGAWASAN PRODUK GIRO WADIAH DAN MUDHARABAH

Oleh: Ahmad Ridwan

Resensi dari Buku : Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah

Penulis : Muhammad( Praktisi Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah)

 

Pada dasarnya objek pengawasan syariah merupakan produk-produk yang dikembangkan dan dijalankan oleh Bank Syariah. Produk tersebut dapat diklasifikasikan menjadi produk pengumpulan dana, produk penyaluran dana dan produk pelayanan jasa keuangan. Masing-masing produk yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan Prinsip  Syariah.

PRODUK PENGUMPULAN DANA

Penghimpunan dana merupakan suatu upaya untuk menyediakan pembiayaan yang seimbang dan sehat di PBR Syariah. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan standar operasional penghimpunan dana yang mengacu pada undang-undang perbankan, peraturan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan dengan Syariah Islam.

Setiap penerimaan dana pihak ke tiga merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana bank. Oleh karena itu setiap proses perhimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN maupun Peraturan Intern Bank yang didasarkan pada asas penerimaan dana sebagai berikut:

  1. Kebijakan pokok penghimpunan dana

Bank Syariah sebagai lembaga intermeditasi dalam mengelola dana masyarakat harus memiliki suatu komitmen dan integritas, oleh sebab itu proses penghimpunan dana harus mempertimbangkan asas penghimpunan dana yang sehat.

a)      Prosedur penghimpunan data yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhibungan dengan penghimpunan dana harus menempuh prosedur penerimaan dana yang sehat dan benar serta prosedur persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan penghimpunan dana. Prosedur penerimaan dana yang sehat adalah;

Setiap calon nasabah harus melaui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif.

Penghimpunan dana yang diterima dari nasabah berdasarkan hasil dari penilaian objektif, diyakini oleh pejabat bank bahwa nasabah tersebut mendapatkan dana dari sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum positif.

b)      Penghimpunan dana dalam perhatian khusus

Adalah penghimpunan dana yang dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mempunyai resiko tinggi atau mencurigakan.

c)      Pengkinian data yang dilakukan dengan cara penyeleksian kembali data nasabah

Upaya untuk melengkapi atau memperbaharui data para nasabah penghimpunan dana yang telah masuk dengan formulir terkini.

d)      Penyelesaian pengaduan

Proses dan penyelesaian pengaduan permasalahaan penghimpunan dana harus didasarkan kepada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui pada tingkat Direksi dan laporan pada Bank Indonesia.

 

  1. Penghimpunan dana yang dihindari

Dalam penerimaan dana, bank mempunyai beberapa batasan dan larangan yang harus ditetapkan secara khusus melalui surat keputusan direksi. Ketentuan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di jajaran bagian penghimpunan dana. Setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi terhadap ketentuan yang berlaku. Penghimpunan dana yang dihindari meliputi penghimpunan dana tidak sesuai syariah islam dan kebijakan pemerintah, antara lain berupa hasil korupsi, hasil perjudian dan money laundry. Hal ini sebagai bagian dari penerapan prinsip mengenal nasabah.

 

  1. Jenis penghimpunan dana berdasarkan tujuan
    1. Keamanan, dengan menggunakan akad titipan (Wadi’ah).
    2. Investasi, dengan menggunakan akad bagi hasil (Mudharabah Muqayyadah dan Mudharabah Mutlaqah).
    3. Sosial, dalam bentuk peneriamaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah.

Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat antara lain melalui produk bank berupa giro. Perjanjian untuk produk giro dapat menggunakan akad wadiah atau akad mudharabah.

PRODUK GIRO WADIAH

Giro wadiah adalah titipan dana berdasarkan prinsip wadia’h pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan ssetiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya. Penarikan giro wadiah bisa dilakukan kecuali pada giro wadi’ah yang diblokir, giro wadiah yang diblokir dalam pencatatannya dibuat dalam satu akun giro wadiah. Giro wadiah yang diblokir atau yang penarikannya dibatasi harus diawasi secara lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunakan sebagai bentuk pelanggaran akad dan penyimpangan syariah.

Dalam kegiatan menghimpun dana produk giro wadi”ah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang wadia’ah. Akad wadi’ah adalah akad penitipan dana dengan ketentuaan penitip dana mengijinkan kepada Bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan Bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut.

dalam transaksi giro wadiah nasabah bertindak sebagai penitip (mudi’) dan Bank sebagai penerima dana (muda’). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya sewaktu-waktu bila diambil oleh nasabah pemilik dana.

Keuntungan atas pengelolahan dana  titipan tersebut menjadi milik Bank, karena hakekat wadiah tersebut adalah qardh. Pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh Bank kepada pemilik dana wadi’ah. Bank memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana wadi’ah diperbolehkan dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.

 

PRODUK GIRO MUDHARABAH

Produk giro mudharabah adalah bentuk pengumpulan dana dengan cara akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara  kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah dimana nasabah (shahibul maal) memberikan kepada Bank (mudharib) dengan pengelolaan investasinya.

Dalam kapasitannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akd mudharabah dengan pihak lain. Dana yang disetor sebagai giro mudharabah harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan offsetting dari piutang nasabah, dan nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dibuat dalam akad pembukaan rekening. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Metode bagi laba dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional sedangkan metode bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan mudharabah yang diterima oleh bank. Pemberian bagi hasil untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah dalam satu bulan laporan.

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Biaya operasional giro yang menjadi beban bank adalah biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan operasi pengelolaan dana kecuali biaya administrasi. Biaya administarasi anatar lain meliputi;

  1. Biaya penggantian kartu ATM
  2. Biaya penggantian buku
  3. Biaya cetak laporran
  4. Biaya cetak rekening
  5. Biaya cek/BG
  6. Biaya penarikan melalui ATM bersama atau ATM lainya, dan
  7. Biaya materai

Dalam produk giro mudharabah ini bank dilarang mengurai nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah.

 

PENGAWASAN SYARIAH

Tujuan pengawasan syariah atas giro baik wadi’ah maupun mudharabah adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

  1. Kegiatan produk giro telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
  2. Dalam pemberian bonus tidak boleh:

1)      Diperjanjikan diawal

2)      Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (accrual) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (cash basis).

  1. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh:

1)      Berdasarkan pendapatan bank yang belum diterima (accrual) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima bank (cash basis).

2)      Merubah misbah, sebelum berakhirnya akad.

  1. Biaya pengelolaan giro mudharabah menjadi beban bank dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana.
  2. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan giro wadiah dan mudharabah harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI tentang giro dan PBI tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

 

PENGUJIAN SUBSTANTIVE MATERI SYARIAH

Pengujian substansif atas transaksi pembukaan giro wadiah dan giro mudharabah yang harus dilakukan oleh DPS antara lain:

  1. Meneliti pemberian informasi secara lengkap oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan wadiah atau mudharabah telah dilakukan.
  2. Meneliti pengisisn formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan ijab qabul.
  3. Meneliti setoran giro wadiah atau mudharabah telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.
  4. Meneliti pemberian bonus wadiah tidak mengarah kepada kebiasaan sehingga dapat dijadikan perhitungan yang seolah-olah diperjanjiakan.
  5. Meneliti dalam penawaran produk giro, bank tidak menjanjikan pemberian yang ditettapkan diawal dalam bentuk prosentase imbalan.
  6. Meneliti akad giro wadiah atau mudharabah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang giro.
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: