Peran MUI Dalam Mengatasi Perkembangan Syariah Di Indonesia

OUT LINE

Judul, “Peran MUI Dalam Mengatasi Perkembangan Syariah Di Indonesia”

Masalah,

Mengetahui lebih dalam tentang kelebihan dan kekuarangan peranan MUI dalam mengatasi perkembangan syariah di Indonesia. Dengan meninjau aktifitas dan fatwa yang telah ada dan respon umat islam Indonesia mengenai fatwa tersebut.

Metodologi dan metode,

Kualitaif melalui melalui daftar pustaka dan wawancara langsung.


Hipotesis,

“Bahwa keberadaan MUI dengan fatwa-fatwanya sudah memberikan peranan penting dalam mengatasi perkembangan syariah di Indonesia terutama terhadap kalangan awam”

Out line

Abstrak

Pendahuluan

Latar Belakang penulisan

Rumusan masalah

Pembatasan masalah

Metodologi&metode penulisan

Hipotesis

Pembahasan

Sejarah berdirinya MUI

Program kegiatan MUI

Fatwa-fatwa yang telah dilahirkan oleh MUI

Respon Umat Islam Indonesia terhadap fatwa MUI

Penutupan

Kesimpulan

Footnote

Daftar pustaka

Peran MUI Dalam Mengatasi Perkembangan Syariah Di Indonesia

Oleh Ahmad Ridwan

Mahaiswa Komunikasi Penyiaran Islam

Jurusan Ilmu Agama Islauniversitas Negeri Jakarta

2010

ABSTRAK

The development of human life becomes a challenge for every aajaran religion. Because ever since the religion’s teachings are, of religion in human life must be parallel. This is one thing to factor the birth of religious institutions in countries such as MUI. With the existence of this institution Can answer all of the observed changes in the lives of the religious aspect that is able to solve any problems in Communities through religious teaching.

1. PENDAHULUAN

Satu hal yang tidak dapat berubah adalah perubahan itu sendiri, artinya setiap waktu da;am kehidupan ini pasti akan berubah. Seperti halnya usia kita, kehidupan masyarakat, dan budaya manusia.

Ajaran agama sebagai suatu nilai-nilai kehidupan yang telah ada semenjak dahulupun harus harus berkembang mengikuti arus kehidupan manusia. Artinya dengan ajaran agama yang telah ada harus mampu mengontrol dan memfilter perkembangan kehidupan manusia agar tidak keluar dari ajaran agamanya tersebut.

Di negara Indonesia, MUI sebagai lembaga keagamaan di bawah naungan negara menjadi lembaga yang sangat  penting perannya unutk mengontrol perkembangan kehidupan di aspek hukum keagamaan. Melihat dari pentingnya hal itu, penulis dengan tulisan ini mencoba mentela’ah lebih dalam tentang peran MUI selama ini, dengan metode penulisan kuantitatif melalui daftar pustaka sebagai referensi penulis berharap bisa mendapat suatu kesimpulan tentang peran MUI dalam perkembangan Syariah umat Islam di Indonesia meninjau dari fatwa dan respon masyarakat terhadap fatwa tersebut.

Semoga tulisan ini menjadi suatu bacaan yang bermanfaat dan menjadi awal tulisan yang dapat ditelaah lebih dalam di masa yang akan datang.

2. PEMBAHASAN

2.1 Sejarah berdirinya MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragana dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendikiawan muslim dalam memberikan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:


1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar

Sedangkan Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama DKI Jakarta Masa Bhakti 1975 – 1980 adalah sebagai berikut:

Pelindung : Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Letjen

TNI (KKO-AL) H. Ali Sadikin

Penasehat : – Kepala Perwakilan Departemen Agama DKI, R.H.O.

Hudaya

- Pembantu Khusus Gubernur , Kol. H.A. Ruchijat

Ketua Umum : K.H. Abdullah Syafi’i

Ketua I : K.H. Rachmatullah Sidiq

Ketua II : Ustadz Muchtar Lutfi, el Anshari

Ketua III : K.H. Syukri Ghozali

Sekretaris Umum : H. Ghazali Syahlan

Sekretaris I : Drs. H.A.M. Fatwa

Sekretaris II : Shalahuddin el Chairi, BA.

Anggota-anggota : K.H. Taufiqurrahman

K.H. Rusli Abdul Wahid Habib Muhammad al Habsyi K.H. Iskandar Idris

K.H.S.S. Djaman

K.H.M. Thohir Rohily K.H.M. Saleh Suaidi

K.H. Mursyidi

K.H. Abdullah Musa O.K.H. Abdul Azis

K.H. Fachruddin Saleh K.H. Abd. Salam Djaelani H.M. Ya’koeb

H. Amir Musthafa

Letkol. H.M. Yunan Helmy Nasution.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.1

2.2 Program kegiatan MUI

Salah satu dari berbagai kegiatan MUI dengan menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LP POM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan. Kosmetika

LP POM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LP POM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi–diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu Syari’ah, dan kunjungan–kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LP POM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.2

Selain itu, MUI selalu mengadaka kongres tahunan umat islam. Kali ini, pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia V ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam Kongres Umat Islam Indonesia IV 2005. Pada KUII IV Tahun 2005, Kongres mengambil tema utama ”Peneguhan Ukhuwwah Islamiyah untuk Indonesia yang Bermartabat.” Ukhuwwah Islamiyah dalam konteks kemajemukan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan bermakna guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, guna menjamin keberlanjutan agenda umat, pada KUII V ini mendesak sekali perumusan tentang pola kepemimpinan umat di tengah kemajemukan ini serta mendorongan gerakan ekonomi umat, baik dari segi konsep maupun implementasi untuk kesejahteraan bangsa yang bermuara pada terbentuknya masyarakat Indonesia yang mutadayyin dan mutamaddin.

Kongres Umat Islam Indonesia diharapkan menjadi wahana efektif untuk menghimpun kekuatan umat yang terserak, mendiskusikan gagasan dan pemikiran dari berbagai elemen umat Islam guna merumuskan langkah strategis bagi revitalisasi peran Umat Islam. Kongres Umat Islam akan dapat mendorong terjadinya kesepahaman serta membuat rancang bangun perumusan strategis kebudayaan umat Islam Indonesia yang bermartabat dan saling menguatkan.

Kongres Umat Islam Indonesia V akan membahas dan merumuskan materi-materi sebagai berikut:

1.       Masalah Kepemimpinan Umat Islam dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi, Paradigma, Visi, dan Karakter Kepemimpinan Islam; Penguatan Kelembagaan Umat serta Penguatan Jaringan Komunikasi Kelembagaan.

2.       Masalah Ekonomi Umat Islam, yang meliputi: Paradigma dan Nilai Ekonomi Islam; Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat; dan Model Pemberdayaan Ekonomi Umat.

3.       Rekomendasi tentang masalah kepemimpinan dan ekonomi umat dan bangsa.

2.3 Fatwa-fatwa yang telah dilahirkan oleh MUI

Pada tahun 2006 tepatnya pada bulan Mei Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 19 Fatwa baru yang dibagi dalam 3 kategori yaitu:

4 Fatwa mengenai masa’il asasiyah wathoniyah (masalah asasi keagamaan dan kenegaraan)

  • Fatwa peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI sudah final
  • Fatwa tentang perlu adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan
  • Fatwa tentang penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan
  • Fatwa untuk mensinergiskan seluruh ormas Islam dalam masalah keagamaan

8 Fatwa masa’il waqi’iyah mu’ashirah (masalah tematik kontemporer)

  • Fatwa haram transfer embrio ke rahim titipan
  • Fatwa diperbolehkannya pengobatan alternatif
  • Fatwa diperbolehkannya nikah siri (dengan catatan diharuskan segera mencatatkan di KUA)
  • Fatwa haram SMS berhadiah
  • Fatwa SDA yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat.
  • Fatwa pengelolaan, eksplorasi dan eksploitasi SDA harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan.
  • Fatwa bolehnya membiayai pembangunan dengan utang luar negeri (dengan catatan keuangan negara benar-benar tidak mampu)
  • Fatwa haram mengenai segala bentuk makanan yang berasal dari barang haram

7 Fatwa tentang masa’il qununiyyah (masalah hukum dan perundang-undangan)

  • Fatwa tentang perlu segeranya RUU APP diundangkan
  • Fatwa penolakan terhadap RUU Antidiskriminasi Ras
  • Fatwa dukungan RUU Perbankan Syariah
  • Fatwa dukungan terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan
  • Fatwa tentang perlunya revisi UU Pengelolaan Zakat
  • Fatwa perlunya revisi UU tentang Kesehatan
  • Fatwa yang berisi desakan kepada semua daerah untuk segera memiliki perda antimaksiat, miras serta pelacuran

Selain itu, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI antara lain yaitu ada 75 fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Antara lain yaitu:

Fatwa tentang Asuransi Syariah

Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa No. 39: Asuransi Haji, Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa No. 53: Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah.

Fatwa tentang Obligasi Syariah

Fatwa No. 32: Obligasi Syariah, Fatwa No. 33: Obligasi Syariah Mudharabah, Fatwa No. 41: Obligasi Syariah Ijarah, Fatwa No. 59: Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

Fatwa tentang Murabahah

Fatwa No. 4: Murabahah, Fatwa No. 13: Uang Muka Murabahah, Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi Al-Murabahah), Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa No. 48: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah

Fatwa tentang Ekspor / Impor

Fatwa No. 34: Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, Fatwa No. 35: Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah, Fatwa No. 57: Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah, Fatwa No. 60: Penyelesaian Piutang dalam Ekspor, Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalam Impor

Fatwa tentang Mudharabah

Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa tentang Pasar Modal Syariah

Fatwa No. 20: Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Fatwa No. 40: Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal, Fatwa No. 65: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, Fatwa No. 66: Waran Syariah

Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia

Fatwa No. 36: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah

Fatwa tentang Gadai

Fatwa No. 25: Rahn, Fatwa No. 26: Rahn Emas, Fatwa No. 68: Rahn Tasjily

Fatwa tentang Surat Berharga Negara

Fatwa No. 69: Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa No. 70: Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back

Fatwa tentang Produk Simpanan

Fatwa No. 1: Giro, Fatwa No. 2: Tabungan, Fatwa No. 3: Deposito, Fatwa No. 24: Safe Deposit Box

Fatwa tentang Multi Level Marketing

Fatwa No. 75: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Fatwa tentang Card

Fatwa No. 42 : Syariah Charge Card, Fatwa No. 54 : Syariah Card

Fatwa tentang Musyarakah

Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah, Fatwa No. 55 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah, Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah

Fatwa tentang Pasar Uang

Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), Fatwa No. 37: Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa tentang Jual Beli

Fatwa No. 5: Jual Beli Salam, Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna’, Fatwa No. 22: Jual Beli Ishtisna’ Parallel

Fatwa tentang Ijarah

Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah, Fatwa No. 27: Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik, Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS

Fatwa tentang Hawalah

Fatwa No. 12: Hawalah, Fatwa No. 58: Hawalah bil Ujrah

Fatwa tentang Hasil Usaha dalam LKS

Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS

Fatwa tentang Pembiayaan

Fatwa No. 29: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, Fatwa No. 30: Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Fatwa No. 44: Pembiayaan Multi Jasa, Fatwa No. 45: Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)

Fatwa tentang Hutang dan Piutang

Fatwa No. 19: Qardh, Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, Fatwa No. 31: Pengalihan Hutang, Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah

Fatwa tentang Penjaminan

Fatwa No. 11: Kafalah, Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah

Fatwa Lain-Lain

Fatwa No. 10: Wakalah, Fatwa No. 18: Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS, Fatwa No. 43: Ganti Rugi (Ta’widh), Fatwa No. 62: Akad Ju’alah, Fatwa No. 71: Sale and Lease Back.3

Dan di bawah ini adalah contoh surat keputusan fatwa MUI

KEPUTUSAN FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor:  5/MUNAS VII/MUI/9/2005

Tentang

KEWARISAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah

MENIMBANG                     :  a.   bahwa bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama;

b.   bahwa sering dimunculkan pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama;

c.   bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

MENGINGAT                      :  1.   Firman Allah:

“Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Nisa [4] : 11).

“…Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. al-Nisa [4]: 141).

2.   Hadis Rasul Allah s.a.w.

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya nabi s.a.w. bersabda: “Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim” (HR.  muttafaq alaih).

Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata: Rasul Allah s.a.w. bersabda: “tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda) (HR. Ahmad, imam empat dan Turmudzi).

MEMPERHATIKAN:1.      Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

2.   PP. no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1/1974 tentang Perkawinan.

3.   Instruksi Presiden no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4.   Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN                  : FATWA TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA

1.   Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim);

2.   Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Ditetapkan di        :  Jakarta

Pada tanggal         :  21 Jumadil Akhir 1426 H

28        J u l i        2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua,                                                                                                                                    Sekretaris,

Ttd,                                                                                                                              Ttd

K.H. MA’RUF AMIN Drs. H. HASANUDIN, M.Ag

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,                                                                                                                 Sekretaris,

Ttd.                                                                                                                         Ttd.

Prof. Dr. H. UMAR SHIHAB                                                                                 Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN

2.4 Respon Umat Islam Indonesia terhadap fatwa MUI

Tanggapan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap fatwa mui tentang golput ~ Melalui forum Ijtima’ Ulama yang diselenggarakan pada 24 – 26 Januari 2009 lalu di Padang Panjang, Sumatera Barat, MUI mengeluarkan sejumlah fatwa, diantaranya tentang Golput (Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum). Dikutip dari naskahnya, fatwa itu berbunyi sebagai berikut:

  1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
  2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
  3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.
  4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
  5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Selanjutnya fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi, yakni: (1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar; (2) Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Terhadap fatwa di atas, Hizbut Tahrir Indonesia memberikan tanggapan sebagai berikut:
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto

1. Benar bahwa kepemimpinan adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Dengan adanya seorang pemimpin, maka kepemimpinan (imamah) dan pengaturan (imarah) masyarakat agar tercipta kemashlahatan bersama dapat diwujudkan. Oleh karena itu, benar pula bahwa memilih pemimpin dalam Islam yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama (Islam), yakni yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, agar terwujud kemashlahatan bersama dalam masyarakat adalah sebuah kewajiban. Tapi kewajiban di sini harus dikatakan sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifayah), dimana bila kepemimpinan yang Islami telah terwujud, maka kewajiban itu bagi yang lainnya telah gugur.

2. Benar bahwa memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) adalah haram. Tapi harus dikatakan, bahwa meski secara personal pemimpin tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu), sebagai pemimpin ia wajib memimpin semata-mata berdasarkan syariat Islam saja, karena kemashlahatan bersama hanya akan benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masyarakat dengan syariat Islam. Tanpa syariat Islam, meski pemimpin itu secara personal telah memenuhi syarat agama, yang terjadi bukan kemaslahatan, tapi mafsadat atau kerusakan seperti yang terjadi sekarang ini.

3. Telah ditetapkan melalui fatwa MUI sebelumnya bahwa Sekularisme hukumnya haram, maka memimpin berdasarkan Sekularisme juga harus dinyatakan haram. Karenanya, memilih pemimpin yang akan memimpin dengan Sekularisme atau menolak syariat Islam demi mempertahankan Sekularisme, juga seharusnya dinyatakan haram.

4. Adapun ketetapan bahwa tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram, tidaklah tepat, karena kewajiban memilih pemimpin adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah), bukan kewajiban perorangan (fardhu ain). Itu pun dengan catatan, jika pemimpin yang dipilih atau diangkat tersebut adalah pemimpin yang benar-benar akan menjalankan syariat Islam.

5. Bagi siapa saja yang akan turut memilih pemimpin, maka wajib ia memilih pemimpin yang memenuhi kriteria agama (Islam), dan yang dipastikan akan memimpin berdasarkan syariat Islam semata. Karena itu, rekomendasi poin 1 dimana umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar, tidaklah tepat. Mestinya, bukan dianjurkan, tapi diwajibkan memilih pemimpin yang mampu mengemban tugas amar makruf nahi mungkar, bukan yang sebaliknya.

6. Adapun tentang pemilihan wakil rakyat, tidaklah bisa disamakan dengan pemilihan pemimpin karena hukum memilih wakil rakyat memang berbeda dengan memilih pemimpin. Hukum memilih pemimpin yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar melalui penerapan syariat Islam secara kaffah adalah fardhu kifayah. Sedangkan memilih wakil rakyat yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar adalah mubah, mengingat hukumnya mengikuti hukum wakalah (perwakilan) dimana seseorang boleh memilih, boleh juga tidak. Maka, bagi umat Islam yang akan memilih wakilnya mestinya juga bukan sekedar dianjurkan, tapi diwajibkan untuk memilih yang akan benar-benar mampu mengemban amar makruf nahi munkar. Dan sebaliknya, dalam fatwa itu semestinya harus dinyatakan haram memilih wakil rakyat yang sekuler dan tidak mengemban amar makruf nahi munkar.4

Selain itu, Fatwa MUI hendaklah mencerminkan tulang punggung ummat. Fatwa-fatwa tentang keadaan terbaru seperti maraknya aliran sesat, rokok dan sebagainya dapat dinilai wajar karena hal-hal tersebut baru muncul permasalahannya sekarang, artinya permasalahan tersebut tidak ada zaman rasulullah saw. Contoh lain sepertinya MUI bisa saja menfatwakan misalkan morfin haram, obat-obatan psikoterapi haram dan lain sebagainya karena itu merupakan hal yang baru dan harus difatwakan demi kepentingan ummat dan dirasakan penting dan mendesak untuk ditegaskan, sehingga ummat tidak salah jalan dan bingung dalam menetapkan keputusan seperti contoh:

Fatwa Sesat aliran Ahmadiyah

Setiap kali Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dapat dinilai mendesak dikeluarkan mengingat ummat Islam sudah tenggelam dengan kebingungan tentang fenomena sosial akhir-akhir ini, seperti aliran sesat Jemaah Ahmadiyah, yang sudah ada sejak dulu, dan dulu pernah juga difatwakan sesat tetapi ummat Islam lupa atau karena sudah beralih generasi sehingga generasi berikutnya tidak mengetahui lagi duduk persoalan dan perkaranya sehingga banyak ummat yang ikut terjebak dalam aliran sesat tersebut.. Ini akibat ummat Islam terlalu toleransi terhadap hal-hal yang membahayakan ummat seperti Aliran Jemaah Ahmadiyah itu. Akhirnya pekerjaan yang sama harus dilakukan secara berulang-ulang tidak pernah selesai, masih perlu difatwakan lagi bahwa Jemaah Ahmadiyah sesat. Seharusnya sudah dari dulu saja pemerintah harus tegas terhadap aliran sesat yang ada di Indonesia karena sangat mengganggu ummat Islam,sehingga tidak perlu menfatwakan suatu hal berulang-ulang.

Fatwa Haramnya Rokok

Masalah fatwa MUI mengharamkan rokok harusnya dinilai wajar. Yang menentang, mengkritik, menolak haramnya rokok adalah orang-orang perokok yang sebenarnya tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan asap rokok yang ia keluarkan, abu rokok yang mereka hasilkan, dan semua dinding bangunan, perabotan, peralatan elektronik mesti jadi kuning akibat asap rokok yang mereka buat. Mereka tidak peduli. Sebenarnya memang tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman rokok, mengingat rokok baru ada setelah rasulullah saw tiada. Kalau mau tetap ketentuan dari zaman rasulullah saw memang tidak perlu fatwa. Nah fatwa inikan untuk mengatur syariah bagi ummat tentang masalah kontemporer, seperti aliran sesat, narkoba, termasuk merokok ini. Kalau tidak ada fatwa dari mana dasarnya orang mengetahui bahwa Jemaah Ahmadiyah sesat, Lia Eden Sesat, dan sekarang rokok haram.5

3. KESIMPULAN

Dari referensi mengenai latarbelakang terbentuknnya MUI di negara indonesia umat islam secara positif menanggapi dengan baik karena umat islam dan umat-umat yang lainnyapun sadar akan perlunya lembaga MUI ini tersebut. Begitu juga dengan fatwa fatwa yang selama ini telah dimunculkan oleh MUI diangga sebagian besar umat islam sangatlah bagus walaupun sebagian kecil yang lainnya dengan fatwa-fatwa yang telah penulis sebutkan di atas menjadi sebuah controversial antara MUI dengan golongan umat islam tertentu. Namun, dengan adanya perbedaan itulah yang akan menjadikan MUI  agar lebih bijak dan benar dalam melahirkan fatwa yang lainnyanya.

Footnote

1 http://.mui-dki.org

2 http://.mui.or.id

3 http://wikipedia.com/mui

4 http://moebsmart.co.cc

5 http://.apa-adanya.blogspot.com

DAFTAR PUSTAKA

http://.apa-adanya.blogspot.com disuting tanggal 29 April 2010, 13:45.

http://mui-dki.org disuting tanggal 30 April 2010, 20:05.

http://mui.or.id disuting 29 April 2010, 13:50.

http://moebsmart.co.cc disuting 29 April 2010, 14:10.

http://wikipedia.com/mui disuting tanggal 30 April 2010, 20:20.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: